Jаkаrtа – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batal menerapkan kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) tahun ini. Padahal pemerintah telah menargetkan pemasukan dari cukai MBDK sebesar Rp 3,8 triliun pada 2025.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi membatalkan penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) selama tahun 2025. Kebijakan ini sempat direncanakan menjadi bagian dari RAPBN 2025 dan dijadwalkan mulai berlaku pada semester kedua tahun ini, dengan estimasi pendapatan mencapai Rp 3,8 triliun . Namun, karena regulasi pendukung seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum rampung, pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan cukai ditunda menjadi tahun 2026.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menyatakan bahwa keputusan ini bukanlah pembatalan selamanya, melainkan penundaan hingga kerangka hukum lengkap tersedia. Sri Mulyani juga menyebut bahwa kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi pertimbangan utama, sehingga implementasi di tahun ini dinilai belum tepat .
Impliasi Bagi Anggaran dan Industri
Penundaan ini membawa implikasi yang cukup besar baik dari sisi penerimaan negara maupun industri. Target penerimaan Rp 3,8 triliun kini dipastikan tidak akan tercapai dari sektor ini tahun ini, menimbulkan kekosongan dalam proyeksi APBN, yang menargetkan penerimaan bea dan cukai sebesar sekitar Rp 244 triliun . Pemerintah menyatakan kesiapan untuk mengejar kekurangan ini melalui optimalisasi penerimaan lain, seperti bea masuk, bea keluar, dan memanfaatkan momentum harga CPO yang sedang tinggi .
Dari sisi industri, pengusaha minuman berpemanis menyambut baik penundaan ini. Ketua GAPMMI (Asosiasi Pengusaha Minuman dan Makanan Ringan) menyatakan bahwa edukasi publik mengenai konsumsi gula lebih penting daripada mengenakan pajak, sehingga keputusan menunda dianggap memberi ruang untuk pendekatan yang lebih holistik.
Penutup
Pembatalan penerapan cukai minuman berpemanis selama tahun 2025 bukanlah tanda mundur permanen, melainkan penataan ulang pelaksanaan regulasi untuk memastikan kesiapan hukum dan kondisi ekonomi yang lebih matang. Pemerintah menjanjikan implementasi diverifikasi melalui proses regulasi lengkap pada 2026, dengan tujuan awal untuk memoderasi konsumsi gula dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam interim, fokus kini bergeser pada pemenuhan target fiskal melalui penyeimbangan penerimaan di sektor bea dan cukai lain, serta memberikan ruang bagi industri untuk menyesuaikan strategi mereka. Oleh karena itu, baik masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kebijakan perlu menjadikan periode ini sebagai momentum membangun kolaborasi antara edukasi kesehatan dan kebijakan fiskal yang berpihak kepada semua pihak.
